jogjaberkabar – Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah strategis untuk menghadapi tantangan inflasi dengan memperluas program Warung Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi atau yang dikenal sebagai Warung Mrantasi.
Upaya ini bertujuan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok serta memperkuat daya beli masyarakat, yang dinilai rawan terguncang akibat fluktuasi ekonomi.
Perluasan Program Warung Mrantasi di Pasar-Pasar Strategis
Setelah menuai hasil positif dari pelaksanaan awal di Pasar Beringharjo, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perdagangan bertekad melanjutkan dan memperluas program ini ke dua pasar lainnya, yaitu Pasar Prawirotaman dan Pasar Sentul.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, menyampaikan bahwa ekspansi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengendalian inflasi melalui partisipasi aktif para pedagang pasar.
Di Pasar Beringharjo, Warung Mrantasi mulai diluncurkan pada Juli 2024 dengan melibatkan 25 pedagang sebagai percontohan.
“Kami ingin pedagang memahami asal usul produk dan harga sewajarnya. Program ini tidak serta merta menurunkan inflasi, tetapi mengedukasi pedagang agar tidak mengambil untung terlalu besar,” ujar Veronica sebagaimana dikutip dari TuguJogja.id
Melihat hasilnya yang menjanjikan, kini pemerintah kota siap menggandeng 49 pedagang tambahan yang terdiri atas 23 pedagang di Pasar Prawirotaman dan 17 pedagang di Pasar Sentul, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan, Sri Riswanti.
Tidak semua pedagang bisa langsung bergabung dengan Warung Mrantasi. Pemerintah kota menetapkan sejumlah syarat ketat demi menjaga integritas program.
Di antaranya, pedagang harus menjual komoditas sembako, tidak memiliki tunggakan retribusi, bersedia menjual barang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), tidak melakukan penimbunan atau pengoplosan barang, tidak menjual ke tengkulak, serta bersedia mendukung sistem pembayaran non-tunai atau cashless.
Tak kalah penting, para pedagang juga harus menjalin kemitraan dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjamin ketersediaan barang dengan harga yang stabil dan pasokan yang cukup.
“Kami beri pedagang manfaat besar. Mereka akan dapat prioritas pasokan barang pokok dari Bulog, ikut program stabilisasi harga seperti operasi pasar bersubsidi atau non-subsidi, dan mendapat kemudahan akses modal melalui Bank BPD DIY,” ujar Riswanti.
Alasan Pemilihan Pasar Prawirotaman dan Pasar Sentul
Dalam penjelasannya, Sri Riswanti menyebutkan bahwa Pasar Prawirotaman dipilih karena merupakan salah satu pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga oleh pemerintah.
Sementara itu, Pasar Sentul, meskipun tidak termasuk dalam kategori tersebut, dinilai siap secara infrastruktur dan mentalitas pedagang untuk mengadopsi konsep Warung Mrantasi.
Pengembangan kedua pasar ini dijadwalkan akan berlangsung mulai September 2025. Pemerintah berharap, dengan intervensi langsung seperti ini, inflasi bisa ditekan dan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Melalui program Warung Mrantasi, Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan keseriusan dalam menghadapi tekanan inflasi yang bisa berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Dengan menggandeng pedagang sebagai garda depan pengendali harga, pemerintah berharap tercipta kesadaran kolektif bahwa stabilitas harga bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha di sektor riil.
Program ini bukan semata-mata soal menstabilkan harga, tetapi juga menyasar perubahan perilaku dagang menjadi lebih bertanggung jawab dan adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional. Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari bahwa tanpa dukungan pedagang yang patuh pada prinsip keadilan harga, upaya menjaga kestabilan ekonomi lokal akan menemui hambatan besar.
Edukasi Pedagang Melalui Sekolah Mrantasi
Menyadari pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang inflasi dan peran pedagang dalam pengendaliannya, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak hanya berhenti pada pengawasan, tetapi juga menyiapkan edukasi khusus.
Pada 28 Juli 2025, Sekolah Mrantasi akan resmi diluncurkan. Program ini akan melibatkan 160 pedagang yang dibagi dalam 8 kelompok zonasi komoditas dan akan berlangsung hingga November 2025.
Veronica menekankan Sekolah Mrantasi bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada pedagang mengenai mekanisme inflasi, sebab-akibatnya, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Salah satu contohnya adalah fenomena ketika pedagang di pasar utama menaikkan harga, yang kemudian memicu kenaikan berantai di tingkat pengecer, hingga berdampak langsung pada konsumen. Situasi semacam ini bisa mempercepat terjadinya inflasi yang membebani masyarakat kecil.
Dengan peluncuran Warung Mrantasi dan rencana Sekolah Mrantasi, Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok.
Pendekatan kolaboratif yang melibatkan edukasi, pengawasan, dan insentif kepada pedagang ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.
Langkah ini membuktikan bahwa Pemkot Yogyakarta tidak hanya berupaya menjaga angka-angka statistik ekonomi, tetapi juga memikirkan kesejahteraan nyata warganya melalui makanan yang terjangkau, dagangan yang adil, dan pasar yang tanggap terhadap inflasi.
***
