JOGJA BERKABAR – Pemerintah memastikan tarif listrik PLN November 2025 tidak mengalami kenaikan untuk seluruh golongan pelanggan, baik subsidi maupun nonsubsidi. Simak rincian tarif per kWh, alasan kebijakan ini dipertahankan, dan cara menghitung token listrik berdasarkan daya rumah tangga.
Pemerintah Indonesia memberikan kabar baik bagi seluruh pelanggan listrik di Tanah Air. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dipastikan bahwa tarif listrik PLN untuk bulan November 2025 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini berlaku untuk semua golongan pelanggan, mulai dari rumah tangga, bisnis, hingga industri.
Keputusan mempertahankan tarif listrik tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan harga energi global.
Dengan adanya kepastian tarif hingga akhir tahun 2025, masyarakat dapat lebih tenang dalam mengatur pengeluaran rumah tangga tanpa khawatir adanya lonjakan biaya listrik.
Alasan Pemerintah Tidak Menaikkan Tarif Listrik November 2025
Langkah pemerintah untuk menahan kenaikan tarif listrik di bulan November 2025 bukan tanpa alasan. Menurut ESDM, keputusan ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas biaya operasional bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan tarif yang tetap, aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan tanpa tambahan beban biaya energi.
Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa evaluasi tarif dilakukan setiap triwulan berdasarkan tiga faktor utama: nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (ICP), serta inflasi. Berdasarkan perhitungan triwulan keempat (Oktober–Desember 2025), ketiga faktor tersebut masih dalam kondisi stabil, sehingga pemerintah memutuskan untuk menahan tarif listrik hingga akhir tahun.
Rincian Tarif Listrik PLN per kWh November 2025
Tarif listrik pada periode Oktober–Desember 2025 ditetapkan tetap sama seperti triwulan sebelumnya. Berikut daftar tarif resmi yang berlaku untuk masing-masing golongan pelanggan:
- Golongan R-1/TR 450 VA (subsidi): Rp 415 per kWh
- Golongan R-1/TR 900 VA (subsidi): Rp 605 per kWh
- Golongan R-1/TR 900 VA (nonsubsidi): Rp 1.352 per kWh
- Golongan R-1/TR 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
- Golongan R-1/TR 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
- Golongan R-2/TR 3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan R-3/TR 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan B-2/TR 6.600 VA–200 kVA: Rp 1.444,70 per kWh
- Golongan B-3/TM di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh
- Golongan I-3/TM di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh
- Golongan I-4/TT 30.000 kVA ke atas: Rp 996,74 per kWh
- Golongan P-1/TR 6.600 VA–200 kVA: Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan P-2/TM di atas 200 kVA: Rp 1.522,88 per kWh
- Golongan P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh
- Golongan L (TR, TM, TT): Rp 1.644,52 per kWh
Dengan demikian, tarif listrik rumah tangga daya 1.300 VA dan 2.200 VA pada November 2025 masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, yakni Rp 1.444,70 per kWh. Tidak adanya kenaikan tarif ini berlaku untuk semua golongan pelanggan PLN, baik penerima subsidi maupun pelanggan nonsubsidi.
Dampak Positif Tarif Listrik Tetap di Akhir Tahun 2025
Kebijakan tarif listrik tetap ini tidak hanya membantu masyarakat dalam menjaga keseimbangan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Sektor industri dan komersial dapat menjalankan aktivitas produksi dengan perencanaan biaya energi yang lebih pasti hingga akhir tahun.
Bagi masyarakat umum, keputusan ini juga menjadi kabar baik karena menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang sebagian besar masih bergantung pada biaya listrik sebagai komponen utama operasional.
Harga Token Listrik PLN November 2025
Untuk pelanggan prabayar, harga token listrik PLN bulan November 2025 tetap mengikuti tarif dasar listrik yang telah ditetapkan. Nominal token yang dibeli akan dikonversikan ke dalam satuan kilowatt hour (kWh) sesuai tarif daya dan besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di daerah masing-masing.
Sebagai contoh, jika pelanggan membeli token senilai Rp 50.000 melalui aplikasi PLN Mobile, maka total pembayaran akan terdiri atas nominal token ditambah biaya layanan atau administrasi, tergantung metode pembayaran yang digunakan. Nilai yang sama juga berlaku apabila pembelian dilakukan melalui platform e-commerce atau layanan digital lainnya.
Perlu diketahui bahwa jumlah kWh yang diperoleh dari token tersebut bisa sedikit berbeda antarwilayah karena adanya perbedaan tarif PPJ dan biaya administrasi.
Cara Menghitung Jumlah kWh dari Token Listrik
Menghitung jumlah daya listrik yang didapat dari pembelian token sebenarnya cukup mudah. Berdasarkan informasi dari PLN, rumus perhitungannya adalah:
(Nominal pembelian token – Pajak Penerangan Jalan) ÷ Tarif dasar listrik
Sebagai contoh, jika pelanggan dengan daya 1.300 VA membeli token senilai Rp 50.000 dan daerah tersebut memiliki PPJ sebesar 3 persen, maka perhitungannya adalah:
- Nilai token: Rp 50.000
- PPJ (3%): Rp 1.500
- Tarif dasar listrik: Rp 1.444,70 per kWh
Maka jumlah daya listrik yang didapat adalah:
(Rp 50.000 – Rp 1.500) ÷ Rp 1.444,70 = 33,57 kWh
Artinya, pelanggan dengan daya 1.300 VA yang membeli token senilai Rp 50.000 akan memperoleh sekitar 33,57 kWh daya listrik setelah dipotong pajak penerangan jalan.
Penegasan dari Kementerian ESDM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bahwa tarif listrik PLN periode Oktober hingga Desember 2025 akan tetap stabil. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian energi bagi masyarakat.
Melalui pengumuman resminya, ESDM menegaskan bahwa evaluasi berikutnya akan dilakukan pada awal tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan harga energi dunia. Namun, hingga akhir tahun 2025, tidak ada rencana kenaikan tarif listrik untuk semua golongan pelanggan.
Kebijakan tarif listrik yang tetap pada November 2025 menjadi langkah penting pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung keberlangsungan dunia usaha. Dengan harga listrik yang stabil, masyarakat dapat merencanakan keuangan rumah tangga dengan lebih baik, sementara sektor industri memiliki kepastian biaya energi hingga penghujung tahun.
Keputusan ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
***
