Gunungkidul – Pemerintah Kalurahan Sawahan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan menyusun Standar Pelayanan sebagai pedoman resmi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan. Penyusunan Standar Pelayanan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian atas hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik.
Kegiatan penyusunan Standar Pelayanan tersebut difasilitasi melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Reformasi Kalurahan Tahun Anggaran 2025. Dukungan anggaran ini dimanfaatkan untuk memperkuat reformasi birokrasi di tingkat kalurahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan Standar Pelayanan di Kalurahan Sawahan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan hukum dalam upaya peningkatan pelayanan prima di lingkungan pemerintahan kalurahan. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kalurahan Sawahan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan jenis-jenis layanan yang akan diatur secara rinci dalam Standar Pelayanan tersebut.
Secara keseluruhan, terdapat 25 jenis layanan yang diatur dalam Standar Pelayanan Kalurahan Sawahan. Setiap layanan disusun dengan memuat komponen standar pelayanan yang jelas dan terperinci, mulai dari persyaratan layanan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, tarif atau biaya, produk layanan yang dihasilkan, hingga mekanisme pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat. Dengan adanya standar ini, masyarakat diharapkan dapat memahami alur layanan secara lebih mudah serta memperoleh kepastian dalam setiap proses pelayanan yang dibutuhkan.
Kaur Tata Laksana dan Umum Kalurahan Sawahan, Rabanto, A.Md., menyampaikan bahwa saat ini Standar Pelayanan di Kalurahan Sawahan telah resmi ditetapkan dan siap menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa keberadaan Standar Pelayanan ini merupakan komitmen pemerintah kalurahan untuk memberikan layanan yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Selain penetapan Standar Pelayanan, Pemerintah Kalurahan Sawahan juga telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahap awal,” ujar Rabanto.
Menurutnya, SKM menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepuasan sekaligus mengetahui respon dan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan.
Rabanto menambahkan, ke depan SKM akan dilaksanakan secara rutin minimal dua kali dalam satu tahun. Hal ini dilakukan agar pemerintah kalurahan dapat melakukan evaluasi berkelanjutan serta mengambil langkah perbaikan yang diperlukan berdasarkan masukan langsung dari masyarakat.
Ia berharap, seluruh upaya yang telah dilakukan melalui penyusunan Standar Pelayanan dan pelaksanaan SKM ini dapat berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang. “Harapannya, peningkatan pelayanan ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kalurahan Sawahan,” pungkasnya.
Dengan adanya Standar Pelayanan yang jelas dan terukur, Pemerintah Kalurahan Sawahan optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di tingkat kalurahan.
