Program pengentasan kemiskinan di perkotaan membutuhkan pendekatan yang inovatif. Rektor Universitas Paramadina dan ekonom Indef, Didik J. Rachbini, mengusulkan konsep ekonomi transformasi koperasi digital sebagai solusi yang lebih efektif dibandingkan koperasi merah putih di wilayah perkotaan.
Didik berpendapat bahwa koperasi merah putih tetap relevan untuk pembangunan pedesaan. Namun, di perkotaan, koperasi digital menawarkan kelayakan ekonomi dan bisnis yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di perkotaan jauh lebih besar daripada di pedesaan. Dengan 59% penduduk Indonesia atau sekitar 167 juta jiwa tinggal di kota, potensi kemiskinan di perkotaan sangat signifikan.
Tren urbanisasi yang terus meningkat memprediksi bahwa pada tahun 2045, penduduk perkotaan akan mencapai 70%. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan di perkotaan menjadi semakin krusial. Didik menekankan bahwa infrastruktur teknologi, sistem keuangan yang lebih maju, serta iklim inovasi dan kewirausahaan yang lebih berkembang di perkotaan membuat transformasi koperasi digital menjadi lebih layak.
Keunggulan Koperasi Digital dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan
Didik mencontohkan Gojek sebagai contoh bisnis digital yang sukses besar. Akan tetapi, model bisnis Gojek, yang hanya mengutamakan keuntungan perusahaan, meninggalkan pengemudi – para stakeholder utamanya – dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung. “Mereka dengan model bisnis seperti ini akan selamanya miskin dan tidak akan pernah bergerak naik kelas vertikal ke atas,” tegas Didik.
Oleh karena itu, dalam konteks ideologi pemerintahan yang mengadopsi sistem sosialisme pasar, transformasi Gojek menjadi koperasi dinilai lebih ideal. Pengemudi akan menjadi pemilik entitas bisnis (koperasi), sementara platform dan aplikasinya dikelola oleh pengurus koperasi. Model ini akan memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Alternatif lain adalah pemerintah, melalui suatu badan seperti Danantara, membangun platform transportasi digital berbasis koperasi. Platform ini akan dimiliki dan dikelola oleh ratusan ribu, bahkan jutaan pengemudi, sejalan dengan ideologi pemerintahan saat ini. Contoh yang dapat ditiru adalah co-op Ride, platform ride-sharing berbasis koperasi di New York City yang dimiliki dan dikelola oleh para pengemudi, bukan perusahaan besar seperti Uber atau Lyft.
Tantangan dan Pertimbangan Implementasi Koperasi Digital
Meskipun menawarkan potensi besar, implementasi koperasi digital juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan partisipasi aktif dan kesetaraan di antara anggota koperasi. Mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis dan transparan perlu diimplementasikan untuk menghindari dominasi oleh segelintir anggota.
Selain itu, dibutuhkan pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi anggota koperasi dalam hal manajemen, teknologi, dan pemasaran digital. Pemerintah perlu memberikan dukungan berupa akses permodalan, bimbingan teknis, dan perlindungan hukum yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan juga penting untuk keberhasilan program ini.
Penting juga untuk memperhatikan aspek regulasi. Kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dibutuhkan untuk mengatur operasional koperasi digital dan melindungi hak-hak anggotanya. Regulasi ini harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga dapat menjaga keberlanjutan koperasi digital di masa mendatang.
Kesimpulannya, transformasi koperasi digital menawarkan potensi yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan di perkotaan. Namun, keberhasilannya membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan pemerintah yang konsisten, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan strategi yang tepat, koperasi digital dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan.
