Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penurunan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Per Maret 2025, terdapat 1.345 BPR, berkurang 161 bank dibandingkan Maret 2024 yang berjumlah 1.392 bank. Penurunan ini tercantum dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa pengurangan jumlah BPR ini berkaitan dengan upaya merger untuk memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi yang bertujuan untuk mengurangi jumlah bank, namun meningkatkan kekuatan dan kapasitas masing-masing lembaga.
Meskipun terlihat sebagai penurunan jumlah, Dian menekankan bahwa konsolidasi ini justru berdampak positif. Ia menyatakan bahwa “penutupan BPR… itu ternyata pengurangan jumlah itu, dalam waktu bersamaan itu kita menyaksikan malah peningkatan aset gitu ya.” Artinya, merger BPR yang meningkatkan modal dari Rp3 miliar menjadi Rp6 miliar, secara keseluruhan justru meningkatkan aset dan kapasitas sektor perbankan.
Proses konsolidasi BPR saat ini tengah berlangsung secara besar-besaran. Dian memperkirakan jumlah BPR akan terus menyusut, mendekati angka seribu. Sebelumnya, ia pernah menargetkan jumlah BPR menjadi seribu. Hal ini menunjukkan komitmen OJK dalam melakukan restrukturisasi perbankan.
Strategi Konsolidasi dan Kebijakan Exit Policy
OJK memiliki kebijakan *exit policy* yang fokus pada deteksi dini permasalahan dan kondisi BPR yang mengancam keberlangsungan usaha. Langkah penyehatan, baik berupa perbaikan solvabilitas maupun likuiditas, menjadi prioritas. Proyeksi jumlah BPR yang akan dicabut izin usahanya (CIU) pada tahun 2025 bersifat dinamis dan bergantung pada upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham pengendali (PSP) BPR.
OJK secara konsisten melakukan pengawasan sesuai regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan sejalan dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dampak Konsolidasi BPR terhadap Ekonomi
Konsolidasi BPR diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing lembaga keuangan tersebut. BPR yang lebih besar dan memiliki modal yang lebih kuat, diyakini mampu memberikan layanan keuangan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya UMKM. Dengan modal yang lebih besar, BPR dapat menyalurkan kredit dengan jumlah yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih panjang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, proses konsolidasi juga perlu diimbangi dengan upaya untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan keuangan tetap terjaga, terutama di daerah-daerah yang terpencil. OJK perlu memastikan agar proses konsolidasi tidak mengakibatkan hilangnya akses layanan perbankan di daerah-daerah tersebut.
Selain itu, perlu diperhatikan pula dampak sosial dari konsolidasi ini terhadap karyawan BPR yang mungkin terkena dampak pengurangan jumlah tenaga kerja akibat merger. Program relokasi dan pelatihan bagi karyawan yang terkena dampak perlu menjadi bagian dari strategi konsolidasi yang holistik.
Secara keseluruhan, penurunan jumlah BPR merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat sektor perbankan di Indonesia. Meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi, strategi konsolidasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang.
