Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penurunan jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Per Maret 2025, tercatat 1.345 BPR, berkurang 161 bank dibandingkan Maret 2024 yang berjumlah 1.392 bank. Penurunan ini tertuang dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan penurunan ini disebabkan oleh merger BPR dalam rangka memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar. Langkah konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat BPR, bukan sekadar mengurangi jumlahnya. Meskipun terjadi pengurangan jumlah, OJK justru mencatat peningkatan aset BPR secara keseluruhan.
“Nah, sehingga memang upaya kita untuk melakukan konsolidasi itu ya akan terus dilakukan. Untuk bagaimana memastikan bahwa jumlah bank ini kemudian menjadi mengecil tetapi dengan kekuatan yang semakin membesar. Karena kalau ngeliat case tadinya penutupan BPR ya, itu ternyata pengurangan jumlah itu, dalam waktu bersamaan itu kita menyaksikan malah peningkatan aset gitu ya,” ujar Dian dalam keterangan tertulis RDK Mei 2025.
Meskipun terlihat adanya penurunan jumlah, proses merger ini dinilai positif. Peningkatan modal dari Rp3 miliar menjadi Rp6 miliar, yang diikuti dengan merger, membantu meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi sosial BPR. Konsolidasi BPR saat ini sedang berlangsung secara besar-besaran, dan diperkirakan jumlah BPR akan mendekati seribu bank.
“Karena itu BPR kan sekarang konsolidasinya sangat rame ya. Sedang besar-besaran dari BPR melakukan konsolidasi itu. Dan diperkirakan nih, walaupun waktu-waktu itu kan kita sebenarnya bukan target, tetapi bisa mendekati sampai seribu sisanya itu. Dulu kan saya pernah ngomong pada awal-awal gitu kan, saya akan targetkan menjadi seribu,” tambah Dian.
OJK memiliki kebijakan *exit policy* untuk mendeteksi dini permasalahan dan kondisi BPR yang berisiko terhadap kelangsungan usahanya. Langkah penyehatan dilakukan untuk meningkatkan solvabilitas dan likuiditas. Proyeksi pencabutan izin usaha (CIU) BPR pada 2025 bersifat dinamis dan bergantung pada upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham pengendali (PSP).
OJK berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan sesuai regulasi yang berlaku, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Analisis Dampak Merger BPR
Merger BPR memiliki dampak ganda. Di satu sisi, memang mengurangi jumlah lembaga keuangan, namun di sisi lain, meningkatkan kekuatan dan daya tahan BPR yang tersisa. BPR yang lebih besar dan memiliki modal yang lebih kuat diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih baik dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian lokal.
Namun, perlu diperhatikan potensi dampak negatif, seperti kemungkinan hilangnya akses perbankan di daerah tertentu akibat merger. Hal ini perlu diantisipasi dengan strategi yang tepat, misalnya dengan memastikan keberadaan agen perbankan atau solusi finansial alternatif di daerah yang terdampak.
Strategi OJK Ke Depan
OJK perlu memperkuat pengawasan untuk memastikan proses merger berjalan lancar dan tidak merugikan nasabah. Transparansi dan komunikasi yang efektif antara OJK, BPR, dan nasabah sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif. Selain itu, perlu juga dikaji kemungkinan dukungan tambahan bagi BPR yang kesulitan memenuhi persyaratan modal inti minimum, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.
Perlu pula dikaji lebih lanjut tentang dukungan pemerintah atau program inklusi keuangan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin kehilangan akses perbankan setelah merger BPR. Hal ini untuk memastikan akses keuangan tetap terjaga, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang.
Kesimpulannya, penurunan jumlah BPR merupakan bagian dari upaya konsolidasi yang bertujuan untuk memperkuat sektor perbankan. Namun, pengawasan yang ketat dan strategi yang tepat sangat penting untuk memastikan proses ini berjalan efektif dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Penting untuk terus memantau dampak merger dan membuat penyesuaian kebijakan jika diperlukan.
