WONOSARI – Rencana pemerintah membagi-bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang untuk sejumlah ormas keagamaan termasuk katolik, menuai penolakan. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sebagai induk gereja katolik diimbau umatnya tidak tergoda iming-iming jatah IUP tambang karena justru berpotensi munculnya pertentangan ajaran iman di kalangan umat katolik sendiri.
Aktivis kemasyarakatan Gereja Katolik Paroki Petrus Kanisius Wonosari, FX Endro Guntoro megatakan, dalam beberapa tahun terakhir seluruh paroki gencar mewujudnyatakan isi ensiklik Paus Fransiskus yang dikenal “LaudatoSi” dengan pemusatan perhatian dan keprihatinan gereja katolik paroki terhadap kelangsungan bumi sebagai rumah bersama.
Aksi Gerakan LaudatoSi Tim Pelayanan Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup Paroki Wonosari menggandeng Yayasan Kanisius tengah melakukan kegiatan sosial penyaluran air bersih bagi warga yang setiap tahun selalu di landa kekeringan dan kekurangan air bersih di Kabupaten Gunungkidul. Peribahan iklim akibat rusaknya ekosistem alam sedang menjadi perhatian umat katolik di berbagai wilayah.
“Jika rencana itu nanti jalan, kami mendukung KWI untuk cermat, berhati-hati, dan menyatakan sikap tegas tidak ambil jatah IUP tambang yang rencananya diobral pemerintah untuk semua ormas keagamaan termasuk katolik, ” kata Endro kepada koran ini.
Ia menyatakan, IUP tambang tidak menjadi kebutuhan bagi kelangsungan gereja katolik. Sebaliknya, lanjut Endro, pertambangan justru mengancam kelangsungan dunia yang bisa bertentangan dengan ajaran katolik sendiri. Endro mengurai isi ensiklik Paus Fransiskus pada bab pertama yang menyebut dampak aktivitas penambangan mengancam berbagai sektor kehidupan, baik ekosistem dan sumber ekologi bagi kelangsungan kehidupan. Pemikiran pemimpin umat katolik sedunia untuk menaruh perhatian dalam menjaga kelangsungan bumi saat ini tengah digagas seluruh paroki di Indonesia dengan beragam proogram gerakan menciptakan bumi yang hijau dan teduh sebagai rumah bersama. Program lingkungan hidup, gerakan menghijaukan bumi, perhatian pada panas dunia, menurunnya kualitas air, penghematan penggunaan listrik dan AC, ancaman krisis pangan global, polusi, penyebaran penyakit akibat hutan ditebang dan dibakar dan ketidakseimbangan ekosistem menjadi gerak karya paroki seluruh keuskupan
di Indonesia ditengah masyarakat.
“Sekarang banyak paroki menaruh perhatian serius ancaman bumi akibat pengrusakan alam ini. Jangan sampai umatnya dengan gigih mengembalikan keutuhan ciptaan dan bumi sebagai rumah bersama untuk seluruh makhluk Tuhan, tapi institusinya justru ikut menyumbang kerusakan bumi dengan jatah IUP tambang ini nanti. Jangan,” ungkap pelaksana program pendampingan usaha kreatif keluarga buruh tani nelayan di Keuskupan Agung Semarang untuk wilayah Gunungkidul.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah merencanakan membagikan IUP tambang kepada ormas keagamaan melalui Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Kepada berbagai media, Bahlil menyatakan, IUP yang rencananya akan diberikan pada Ormas tak lain IUP yang sudah diperintahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dicabut. Tercatat ada sebanyak 2.078 IUP tengah diusulkan dicabut. Bahlil mengatakan, IUP yang diberikan berbagai kalangan kelompok masyarakat bentuk pemerataan. Beberapa ormas keagamaan, disebut Bahlil, akan diberikan IUP meliputi Muhammadiyah, NU tak terkecuali organisasi keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, juga Buddha.
