jogjaberkabar – Gelombang aksi unjuk rasa yang telah berlangsung sejak akhir Agustus 2025 tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Setelah beberapa hari terakhir berbagai kelompok masyarakat turun ke jalan, kini muncul kabar terbaru bahwa pada Rabu, 3 September 2025, demonstrasi kembali akan digelar di Jakarta dengan titik utama di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Rencana Aksi Besar 3 September 2025
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Aliansi Perempuan Indonesia telah memastikan akan mengadakan aksi pada tanggal 3 September 2025. Sekitar 300 orang peserta diperkirakan hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung di depan kompleks DPR RI mulai pukul 10.00 WIB.
Fokus utama aksi ini adalah desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menghentikan tindakan represif aparat terhadap demonstran.
Aliansi menilai penggunaan kekerasan dalam beberapa aksi sebelumnya telah menimbulkan keresahan, terutama ketika aparat melakukan patroli ke area kampus maupun permukiman warga.
Contoh terbaru terjadi pada Senin malam, 1 September 2025, di lingkungan Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung, yang disebut-sebut menimbulkan iklim intimidatif bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.
Selain menyoal kekerasan aparat, aliansi juga menyoroti dugaan pemborosan uang rakyat yang dianggap dipakai untuk kepentingan pribadi pejabat negara. Isu ini akan ikut diangkat dalam tuntutan aksi pada 3 September.
Gelombang Demonstrasi Sebelumnya
Aksi yang akan dilakukan Aliansi Perempuan Indonesia bukanlah peristiwa tunggal. Sejak 25 Agustus 2025, berbagai kelompok masyarakat telah melakukan protes atas isu yang berbeda-beda.
- 25 Agustus 2025: Protes terkait tunjangan anggota DPR.
- 28 Agustus 2025: Aksi buruh menuntut hak-hak pekerja.
- Akhir Agustus 2025: Demonstrasi mahasiswa yang berujung ricuh di beberapa titik.
Rangkaian inilah yang kemudian berlanjut pada 2 September 2025, di mana tujuh elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di Jakarta Pusat.
Aksi 2 September 2025: Berbagai Kelompok Turun ke Jalan
Di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), tercatat empat kelompok berbeda menyampaikan aspirasi:
Komunitas Ojek Online Mahasiswa Indonesia (KOMI)
- Sekitar 100 orang.
- Menyoroti dugaan tindakan represif aparat terhadap pengemudi ojek online.
- Aksi dimulai pukul 10.00 WIB.
Aliansi Rakyat Peduli Energi (ARPE)
- Dipimpin Abdul Rahman Soulisa dengan 15 peserta.
- Menuntut pembentukan tim investigasi independen terkait kontrak Pertamina dan Adaro.
- Aksi berlangsung pukul 10.00 WIB.
Forum Ketua DPW Partai Berkarya
- Kurang lebih 200 orang.
- Mengkritik lambannya Kementerian Hukum dalam mengesahkan kepengurusan hasil Munas I Partai Berkarya.
- Aksi dilakukan pukul 13.00 WIB.
Aliansi Taktis Aksi 177 URC Bergerak
- Dipimpin Ernalis dan Firmansyah dengan 300 peserta.
- Melakukan konvoi dari Monas ke Mako Brimob, Polres Jakarta Pusat, hingga Kodim 0501 Jakarta Pusat.
- Membawa tema “Tebar Sejuta Mawar Kebaikan” pada pukul 14.00 WIB.
Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang awalnya dijadwalkan turun aksi pada 2 September 2025 memilih membatalkan rencana tersebut. Belum ada kepastian kapan mereka akan menggelar aksi susulan.
Dampak Kebijakan: WFH dan PJJ di Jakarta
Situasi yang dinamis akibat maraknya unjuk rasa membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan khusus. Sejak Senin, 1 September 2025, sejumlah sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sementara beberapa kantor pemerintah maupun perusahaan swasta menerapkan work from home (WFH).
Kebijakan ini bersifat sementara. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyebutkan PJJ diperkirakan hanya berlangsung dua hari, dengan target sekolah kembali membuka pembelajaran tatap muka (PTM) pada Rabu, 3 September 2025.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, sekolah yang berada di kawasan rawan demo atau sulit diakses karena penutupan jalan bisa melanjutkan PJJ. Namun bagi sekolah yang berada jauh dari titik unjuk rasa, kegiatan belajar tatap muka tetap berjalan normal.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap kericuhan. Sejak 28 Agustus 2025, beberapa demonstrasi memanas hingga menimbulkan perusakan fasilitas umum. Pemerintah daerah menilai keselamatan pelajar dan pekerja perlu menjadi prioritas, sekaligus memastikan roda ekonomi tetap berputar.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta menegaskan akan terus memonitor efektivitas penerapan WFH melalui laporan perusahaan. Dengan begitu, operasional bisnis tetap dapat terjaga meskipun aktivitas jalan raya dipenuhi oleh demonstrasi.
Apakah Aksi Akan Berlanjut 3 September 2025?
Menilik situasi saat ini, aksi pada 3 September 2025 diperkirakan masih menjadi bagian dari rangkaian panjang demonstrasi yang belum menemukan titik akhir. Meski pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan antisipatif, sejumlah organisasi masyarakat menegaskan akan terus turun ke jalan sampai aspirasi mereka mendapat perhatian serius.
Masyarakat Jakarta pun kini menantikan bagaimana situasi demo 3 September 2025 di DPR RI akan berlangsung. Apakah gelombang aksi ini akan semakin meluas, ataukah ada upaya dialog yang mampu meredakan ketegangan? Jawabannya akan terlihat pada hari Rabu mendatang.
***
