Gunungkidul, (jogjaberkabar) – Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan anggaran infrastruktur yang mengalami pemangkasan dari pemerintah pusat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menjalin komunikasi dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari PDI Perjuangan, guna mengkaji ulang keputusan pemotongan anggaran tersebut.
Menurut Endah, pemangkasan anggaran infrastruktur menjadi tantangan besar bagi pembangunan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tetap mengikuti kebijakan efisiensi yang diarahkan oleh pemerintah pusat.
“Kami akan tegak lurus terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam melakukan efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden. Namun, kami juga akan memperjuangkan agar anggaran infrastruktur dari pusat tidak dipotong, karena ini menyangkut pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Endah.
Endah mengungkapkan bahwa hingga saat ini, anggaran infrastruktur untuk irigasi dari pemerintah pusat masih nol, meskipun telah diajukan sejak 10 Februari lalu. Oleh karena itu, jalur komunikasi politik terus diupayakan, terutama melalui anggota DPR RI dari partainya, untuk memperoleh kembali anggaran yang telah direncanakan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan pusat melalui jalur politik. Kebetulan Ketua Banggar DPR RI juga dari PDI Perjuangan, dan kami berharap bisa mendapatkan dukungan agar anggaran infrastruktur tidak dipotong,”tambahnya.
Endah juga menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah merespons dengan baik usulan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Ia optimistis bahwa komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat akan menghasilkan solusi agar proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan.
“Kalau anggaran dari APBD tidak cukup, maka kita harus mencari sumber lain, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau anggaran dari pemerintah pusat. Itu yang akan terus kami perjuangkan agar pembangunan di Gunungkidul tidak terhambat,” ujarnya.
Dukungan dari Program Inpres Jalan Daerah (IJD)
Sementara itu, Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, membenarkan bahwa alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur di Gunungkidul telah dicoret. Meski demikian, Pemkab Gunungkidul masih mendapatkan anggaran dari program **Inpres Jalan Daerah (IJD)**.
“Untuk DAK memang dihapus. Namun, untungnya kita mendapat alokasi dari IJD untuk satu ruas jalan yang menghubungkan kawasan wisata pantai, yaitu ruas Kepek-Ngobaran,” jelas Rakhmadian.
Dengan adanya alokasi dari IJD, diharapkan akses menuju destinasi wisata di Gunungkidul semakin baik. Peningkatan infrastruktur jalan ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan mempercepat laju perekonomian daerah.
Meskipun menghadapi pemangkasan anggaran, Pemkab Gunungkidul terus berupaya mencari sumber pendanaan lain agar pembangunan di daerah tetap berjalan sesuai rencana..
