jogjaberkabar – Suasana Kabupaten Pati, Jawa Tengah hari ini, Rabu (13/8) tengah memanas karena gelombang massa dari berbagai elemen masyarakat memadati area depan Pendopo Kabupaten.
Unjuk rasa besar ini bahkan dikabarkan sempat diwarnai ketegangan setelah permintaan massa untuk bertemu langsung dengan Bupati Pati, Sudewo, tidak dipenuhi.
Sebenarnya, isu mengenai rencana aksi protes ini sudah beredar luas beberapa hari sebelumnya. Kepolisian Resor Kota Pati pun menyiapkan strategi pengamanan ketat guna memastikan jalannya aksi tetap terkendali.
Namun, upaya tersebut tidak menyurutkan langkah massa yang tetap berdatangan dari berbagai penjuru. Lalu, apa sebenarnya alasan yang melatarbelakangi aksi mereka?
Pemicu Aksi Unjuk Rasa
Aksi ini berawal dari rencana pemerintah daerah untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan tersebut diputuskan setelah rapat intensifikasi bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati.
Menurut Sudewo, tarif PBB di wilayahnya tidak pernah mengalami penyesuaian selama 14 tahun, sementara kebutuhan dana pembangunan daerah terus meningkat.
Data pemerintah daerah menunjukkan penerimaan PBB-P2 Pati saat ini hanya sekitar Rp29 miliar.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Kudus Rp50 miliar, dan Rembang Rp50 miliar, padahal Pati memiliki wilayah dan potensi yang lebih besar.
Sudewo juga mengklaim bahwa keputusan tersebut sudah mendapat persetujuan para camat dan kepala desa.
Namun, kabar kenaikan tarif yang sangat signifikan ini memicu gelombang penolakan. Banyak warga menilai kebijakan tersebut terlalu memberatkan, khususnya bagi kalangan masyarakat kecil.
Kebijakan Dicabut, Massa Tetap Turun ke Jalan
Di tengah semakin kuatnya tekanan publik, pada Jumat 8 Agustus 2025, Sudewo akhirnya mengumumkan pembatalan kenaikan PBB-P2.
Berdasarkan kabar yang beredar, ia memastikan tarif akan kembali menggunakan besaran pada periode 2024. Bahkan, bagi warga yang sudah membayar dengan tarif baru, selisihnya akan dikembalikan.
Meskipun demikian, pembatalan ini tidak sepenuhnya meredam rencana aksi massa. Banyak pihak menilai bahwa keputusan tersebut perlu dikawal dengan aksi langsung, agar suara penolakan mereka terdengar jelas dan kebijakan serupa tidak kembali muncul di masa depan.
Aksi Memuncak dengan Tuntutan Baru
Pada hari pelaksanaan unjuk rasa, ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memenuhi jalanan kota.
Beberapa sumber menyebut jumlah massa yang hadir bisa mencapai 100 ribu orang. Selain menegaskan penolakan terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2, aksi ini berkembang menjadi desakan politik yang lebih besar, yaitu tuntutan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Kericuhan pun sempat terjadi ketika massa yang memadati depan pendopo meminta audiensi langsung dengan bupati, namun tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan.
Situasi memanas, tetapi aparat keamanan yang sudah siaga berupaya mengendalikan keadaan.
Dengan demikian, aksi demonstrasi ini menjadi salah satu catatan penting dalam dinamika politik lokal Pati.
Meskipun kebijakan kenaikan PBB-P2 sudah dibatalkan, gelombang protes yang muncul menunjukkan bahwa massa ingin memiliki peran aktif dalam mengawasi kebijakan daerah, sekaligus menyampaikan suaranya.***
