jogjaberkabar – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baru saja resmi mengangkat 168 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap pertama untuk Formasi Tahun 2024, realitas di lapangan menunjukkan masih ada tantangan besar yang belum terselesaikan.
Salah satu tantangan krusial tersebut adalah kekosongan tenaga kesehatan yang belum juga terisi. Ironisnya, kebutuhan tenaga kesehatan semakin mendesak seiring tuntutan peningkatan pelayanan publik, namun formasi di bidang ini justru minim pelamar.
Situasi ini mengungkapkan adanya krisis sumber daya manusia di sektor kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.
Banyak Formasi Kesehatan Tanpa Pelamar
Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kulon Progo, Sudarmanto, dari keseluruhan formasi yang dibuka pemerintah daerah, hanya sedikit yang terisi untuk kategori tenaga kesehatan. Secara rinci, dari total formasi P3K yang disediakan, terdapat 135 orang yang lolos untuk tenaga teknis, 18 orang untuk tenaga guru, dan hanya 15 orang untuk tenaga kesehatan.
Yang memprihatinkan, beberapa posisi penting dalam pelayanan kesehatan seperti bidan ahli pertama, pranata laboratorium kesehatan, dan fisioterapis ahli pertama sama sekali tidak memiliki pelamar.
Sudarmanto menegaskan bahwa kekosongan ini bukan karena pemerintah tidak membuka formasi, melainkan karena tidak adanya pelamar dengan kualifikasi yang sesuai.
“Formasi tenaga kesehatan kami masih banyak yang kosong. Bahkan tidak ada pelamar pada posisi penting seperti bidan ahli pertama, pranata laboratorium kesehatan, dan fisioterapis ahli pertama,” terang Sudarmanto dikutip dari TuguJogja.id.
Kondisi ini menghambat upaya percepatan layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sangat membutuhkan kehadiran tenaga profesional.
Tantangan Profesionalisme untuk ASN P3K Baru
Dalam sebuah acara resmi yang digelar untuk menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan, Wakil Bupati Kulon Progo, H. Ambar Purwoko, memberikan sambutan penuh semangat dan harapan kepada para ASN P3K yang baru saja diangkat. Ia menekankan bahwa pengangkatan tersebut bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengabdian nyata kepada masyarakat.
“Panjenengan semua harus siap menjadi pelayan masyarakat. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah amanah,” ujar Ambar dalam sambutannya.
Ia mengingatkan bahwa banyak orang lain yang belum seberuntung mereka, sehingga bentuk rasa syukur yang paling nyata adalah bekerja dengan dedikasi dan tanggung jawab tinggi. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menanamkan tiga prinsip utama yang wajib dipegang para ASN P3K di Kulon Progo: integritas, kompetensi, dan komitmen pelayanan publik.
Ambar menambahkan, ASN P3K harus mampu mengubah cara pandang terhadap pekerjaan mereka. Bukan lagi sekadar menggugurkan kewajiban, melainkan menjadi agen perubahan dalam sistem birokrasi dan pelayanan masyarakat.
“Kulon Progo butuh aparatur yang hadir bukan hanya secara fisik, tetapi juga dengan semangat, ide-ide segar, dan keberanian untuk memperbaiki sistem pelayanan publik,” tegasnya.
Harapan dan Realita: Masih Jauh dari Keseimbangan
Meskipun 168 orang telah resmi menjadi ASN P3K, Pemkab Kulon Progo masih harus berjuang mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kerja. Terutama pada sektor kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan dasar masyarakat.
Kondisi ini menggambarkan persoalan klasik yang belum juga terpecahkan, yakni ketersediaan formasi tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan daerah.
Hal ini perhatian serius bagi instansi terkait, terutama dalam merumuskan strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Sudarmanto menyerukan agar para ASN yang sudah berhasil lolos dapat menunjukkan loyalitas dan semangat profesionalisme tinggi.
Mereka diharapkan menjadi pionir yang mendorong perubahan positif dalam pelayanan publik, termasuk menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya yang ingin berkarier di pemerintahan.
Jalan Panjang Menuju Kulon Progo yang Lebih Sehat
Situasi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa penguatan layanan publik, khususnya bidang kesehatan, masih membutuhkan kerja keras. Ketiadaan pelamar pada beberapa posisi penting menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya administratif, tetapi juga sistemik.
Perlu pendekatan strategis, mulai dari peningkatan pendidikan vokasi kesehatan, insentif menarik untuk tenaga medis di daerah, hingga promosi aktif formasi ASN yang dibuka agar menjangkau lebih banyak calon tenaga profesional.
Kini, harapan masyarakat Kulon Progo bertumpu pada para ASN P3K yang telah diangkat. Mampukah mereka menjawab tantangan dan membawa perubahan nyata, di tengah krisis tenaga kesehatan yang belum juga berakhir? Waktu akan menjadi saksi.
Namun satu hal yang pasti pembangunan tidak akan pernah benar-benar berhasil tanpa kehadiran dan kontribusi nyata dari tenaga kesehatan yang mumpuni dan berdedikasi.
***
