jogjaberkabar – Terungkap sudah alasan BEM KM UGM keluar dari BEM SI, berikut penjelasan lengkapnya.
Seperti diketahui, tak lama ini keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM), untuk resmi keluar dari BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan ramai menjadi omongan.
Terutama, setelah munculnya unggahan ‘Pamitan’ yang diposting oleh akun Instagram resmi BEM KM UGM.
Hal ini membuat tak sedikit mahasiswa maupun warganet yang bertanya-tanya mengenai konteksnya.
Dalam unggahan, BEM KM UGM menuliskan pesan terbuka kepada seluruh rekan-rekan dalam Aliansi BEM SI Kerakyatan.
Mereka secara resmi menyatakan menarik diri dari aliansi tersebut.
Pernyataan tersebut juga ditandatangani langsung oleh Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, dan diberi tanggal 18 Juli 2025 di Jakarta.
Hal ini rupanya berkaitan dengan kedatangan para pejabat negara dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVIII di Padang pada 13-19 Juli 2025.
Alasan BEM KM UGM Mundur dari BEM SI
Menurut penjelasan resmi yang disampaikan oleh Ketua BEM KM UGM, keputusan untuk keluar dari BEM SI didasari adanya paradoks dalam forum antar BEM seluruh Indonesia itu.
Diketahui juga bahwa sejak awal, BEM KM UGM tidak memiliki keinginan untuk segala kontestasi menjadi sesuatu ataupun dalam struktur kepengurusan BEM SI.
Sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang turut berperan sejak lahirnya BEM SI pada tahun 2007, BEM KM UGM merasa cukup dalam perannya membangun dasar-dasar awal aliansi ini.
“Yang terjadi justru paradoks: forum tersebut menjadi ruang konfliktual nir-substantif sekaligus tempat penguasa memoles muka,” ucap Tiyo dalam keterangan resmi yang dipublikasikan melalui akun Instagram BEM KM UGM @bemkm_ugm pada 20 Juli 2025..
Kritik terhadap Kehadiran Penguasa dalam Forum Mahasiswa
Salah satu kritik utama yang dilontarkan oleh BEM KM UGM adalah keterlibatan tokoh-tokoh politik serta pejabat negara dalam kegiatan aliansi mahasiswa.
Mereka menyebut kehadiran beberapa tokoh seperti Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Kepala Kepolisian Daerah, hingga Kepala Badan Intelijen Daerah Sumatra Barat sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip independensi gerakan mahasiswa.
Tiyo pun mempertanyakan apakah kehadiran mereka memang murni berdasarkan undangan atau karena adanya “tiket masuk” tertentu yang diperoleh sebelumnya.
“Bagi kami, menciderai independensi gerakan. Apalagi dengan merdeka mereka pamerkan kebersamaannya bersama mahasiswa pada media sosialnya. Mungkinkah mereka masuk ke forum murni diundang, atau karena ada tiket masuk yang telah mereka dapatkan?” tegasnya.
Ricuh dalam Musyawarah Nasional BEM SI
BEM KM UGM juga mengungkap bahwa bahwa kekacauan sempat terjadi dalam pelaksanaan tanggal 18 Juli tersebut.
Mereka menyebut bahwa insiden ini menyebabkan dua mahasiswa mengalami luka.
Satu mahasiswa dikabarkan mengalami patah tulang, sementara yang lainnya mengalami luka di bagian wajah.
Selain itu, BEM KM UGM juga membeberkan ada pula peserta mengalami trauma akibat situasi yang mencekam.
“Kami prihatin dan menyesalkan kejadian itu. Bagi kami, tidak ada jabatan yang berharga untuk direbut sampai harus ribut. Kesatuan kita adalah aset berharga bagi gerakan rakyat sipil,” ucap Tiyo.
Jalan yang Dipilih BEM KM UGM
BEM KM UGM menyampaikan bahwa keterangan yang bisa disampaikan sangat terbatas.
Pada akhirnya, Tiyo menyatakan bahwa BEM KM UGM akan tetap setia pada nlai dan marwah gerakan.
“BEM KM UGM memegang teguh nilai dan marwah gerakan. Kami memilih jalan sunyi tapi bercahaya: setia bersama Rakyat Indonesia,” tegas Tiyo.
Di samping itu, hingga kini postingan mengenai BEM KM UGM yang keluar dari BEM SI tersebut masih ramai menjadi omongan warganet, tak terkecuali para mahasiswa di Yogyakarta.***
