Realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencapai 6,2 persen dari total pagu anggaran. Hal ini diungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dimana baru Rp4,4 triliun dari total Rp71 triliun yang telah terserap.
Angka tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KITA Juni 2025. Ia menjelaskan bahwa hingga 12 Juni 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyalurkan anggaran tersebut kepada 4,89 juta orang penerima manfaat. Rinciannya, Rp3,3 triliun di bulan Mei dan tambahan Rp1,1 triliun hingga pertengahan Juni.
Meskipun realisasi anggaran masih rendah, pemerintah tetap optimis mencapai target penerima manfaat MBG sebanyak 82,9 juta orang hingga akhir tahun. Pemerintah juga berencana membangun 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program ini.
Penambahan Anggaran MBG dan Kontroversinya
Pemerintah merencanakan penambahan anggaran MBG hingga mencapai Rp171 triliun, bahkan hingga Rp300 triliun di tahun 2026, menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Rencana ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk ekonom.
Andry Satrio Nugroho dari INDEF mempertanyakan urgensi penambahan anggaran yang signifikan sementara realisasi anggaran yang ada baru mencapai kurang dari 10 persen. Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program dan alokasi anggaran yang telah berjalan sebelum menambah anggaran secara besar-besaran.
Kritik ini berfokus pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang masif. Pertanyaan mengenai efisiensi dan efektivitas program menjadi sorotan utama. Apakah penambahan anggaran yang signifikan akan berdampak pada peningkatan akses dan kualitas gizi bagi masyarakat, atau justru akan memicu potensi penyimpangan?
Program MBG dan Target Penerima Manfaat
Program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh pemerintahan Prabowo Subianto, awalnya menargetkan 17,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp71 triliun. Namun, target tersebut kemudian dinaikkan menjadi 82,9 juta orang, dengan rencana penambahan anggaran hingga Rp100 triliun.
Peningkatan jumlah penerima manfaat secara signifikan ini tentu memiliki tantangan tersendiri dalam hal logistik, distribusi, dan pengawasan. Mekanisme penyaluran bantuan dan pengawasan agar tepat sasaran perlu mendapat perhatian serius untuk menghindari potensi penyelewengan dan memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci rencana strategi penyaluran anggaran tambahan, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program MBG dalam jangka panjang.
Keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas implementasi di lapangan. Pemantauan dan evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya.
“Nah kalau mau memasuki tengah tahun, tetapi anggarannya bahkan belum sampai 10 persen dari total anggaran, kenapa harus ditambah anggarannya? Menurut saya, ini yang harus dilihat urgensi dalam penambahan anggaran itu sejauh mana,” ujar Andry Satrio Nugroho.
Kesimpulannya, meskipun program MBG memiliki tujuan mulia, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran untuk memastikan efektivitas dan transparansi, sebelum menambah anggaran secara signifikan.
