Pemerintah Indonesia tengah merevisi perhitungan garis kemiskinan nasional. Revisi ini dilakukan seiring dengan perubahan metode penghitungan garis kemiskinan global yang diterapkan Bank Dunia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa revisi ini sudah dibahas sejak beberapa waktu lalu. Proses pembaharuan ini dinilai penting untuk mencerminkan kondisi terkini perekonomian Indonesia.
Revisi Garis Kemiskinan Mengacu pada Standar Bank Dunia
Luhut menegaskan, revisi angka kemiskinan ini merupakan hal yang wajar dan perlu dilakukan secara berkala. Proses perhitungan terbaru sedang dimatangkan dan akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Perubahan metode penghitungan ini mengacu pada pembaruan data paritas daya beli (PPP) yang dikeluarkan Bank Dunia pada Juni 2025. Data baru ini menggunakan PPP 2021, berbeda dengan data sebelumnya yang menggunakan PPP 2017.
Dengan menggunakan PPP 2021, Bank Dunia menetapkan tiga garis kemiskinan baru. Garis kemiskinan internasional (ekstrem) naik dari US$ 2,15 menjadi US$ 3,00.
Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke bawah naik dari US$ 3,65 menjadi US$ 4,20. Sementara itu, untuk negara berpendapatan menengah ke atas, seperti Indonesia, naik dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,30.
Potensi Kenaikan Angka Kemiskinan dan Langkah Pemerintah
Dengan menggunakan standar baru ini, angka kemiskinan di Indonesia diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Bank Dunia mencatat, dengan menggunakan metode baru, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa atau 68,3% dari total penduduk.
Luhut meminta masyarakat tidak terkejut dengan potensi kenaikan angka kemiskinan ini. Pemerintah, katanya, telah menyiapkan berbagai program prioritas untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Program-program tersebut, antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan food estate. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses penghitungan ulang ini.
Luhut berharap laporan revisi garis kemiskinan dapat segera disampaikan kepada Presiden dan diumumkan kepada publik pada tahun ini. Data yang dibutuhkan, menurutnya, sudah cukup lengkap.
Analisis dan Dampak Perubahan Metode Penghitungan
Perubahan metodologi Bank Dunia ini signifikan karena menggunakan PPP 2021 yang memperbarui daya beli mata uang di berbagai negara. Hal ini mencerminkan perbedaan daya beli antarnegara yang lebih akurat.
Dengan menggunakan PPP yang lebih terkini, perhitungan garis kemiskinan menjadi lebih relevan dengan kondisi ekonomi global saat ini. Namun, perubahan ini juga berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Penting untuk memahami bahwa perubahan angka kemiskinan ini bukan berarti Indonesia mengalami peningkatan kemiskinan secara absolut. Namun, perubahan metode ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia berdasarkan standar internasional yang baru.
Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan data revisi garis kemiskinan ini untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengurangi kemiskinan. Transparansi dalam pengumuman data dan penjelasan yang jelas kepada masyarakat sangatlah penting.
Ke depannya, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap program pengentasan kemiskinan menjadi krusial untuk memastikan efektivitasnya. Kolaborasi antara pemerintah, BPS, dan lembaga internasional lainnya akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
