Gunungkidul – Isu antraks kembali mencuat di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah puluhan ternak dilaporkan mati mendadak selama Februari hingga Maret 2025. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul mengonfirmasi bahwa sejumlah sampel positif antraks, dan sebagian besar daging hewan yang mati tersebut diduga sempat dijual bebas setelah disembelih.
“Sejak Februari-Maret itu memang sudah ada kasus di Girisubo. Ada beberapa sapi dan kambing yang mati mendadak. Penyebab utamanya antraks,” ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunungkidul, Wibawanti, Selasa (9/4).
Menurutnya, salah satu kendala terbesar dalam pengendalian wabah ini adalah praktik masyarakat yang langsung memotong hewan yang sakit atau mati untuk dijual dagingnya. “Kalau belum disembelih, pembeli tidak mau. Tapi kalau sudah dipotong, orang tidak tahu bahwa hewan itu sebenarnya sudah mati duluan,” jelasnya.
Wibawanti menuturkan bahwa tindakan ini sangat berisiko, terutama dalam penyebaran spora antraks. “Ada kasus satu hewan disembelih di kandang, lalu dagingnya dipikul sejauh satu kilometer. Itu bisa menimbulkan spora-spora antraks yang berbahaya,” katanya.
Sampel dari ternak mati telah dikirim ke Balai Besar Veteriner (BBVet), dan hasilnya menunjukkan positif antraks. “Tidak semua bisa diuji lab, tapi dari 1–3 sampel yang kami kirim, hasilnya positif, dan karena kejadiannya serupa, kami pastikan ini memang antraks,” tegas Wibawanti.
Sebanyak 20 ekor ternak tercatat mati dalam periode dua bulan tersebut. Desa yang terdampak antara lain Kalurahan Tileng di Kecamatan Girisubo dan Kalurahan Bohol di Kecamatan Rongkop. Saat ini, wilayah tersebut dikategorikan sebagai zona merah dan kuning.
“Sebagian besar dari 20 ternak yang mati, dagingnya dijual setelah disembelih. Ini dilakukan karena masyarakat tidak ingin rugi secara ekonomi,” ungkapnya.
Menanggapi kondisi ini, Dinas Peternakan telah mengerahkan 19 tim gabungan bersama BBVet dan Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengobatan dan edukasi ke masyarakat. “Kami bahkan tetap turun ke lapangan meski saat libur. Bulan puasa kemarin kita lakukan pengobatan, dan minggu depan, mulai tanggal 15 April, kita lakukan vaksinasi massal selama satu minggu,” ujarnya.
Terkait ganti rugi, Wibawanti menyatakan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) sedang dalam proses finalisasi. “Perbup-nya sudah sampai Sekda, tinggal menunggu pengesahan Bupati. Harapannya bisa masuk program quick win Bupati, meski tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran,” jelasnya.
Saat ditanya soal kemungkinan penularan ke manusia, Wibawanti menyebut belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. “Ada dugaan, tapi itu ranahnya Dinas Kesehatan. Kami tidak berwenang memberi pernyataan soal itu,” pungkasnya.(Hari)
