JOGJA BERKABAR – Proses penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota untuk tahun 2026 masih menunggu regulasi final dari pemerintah pusat. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta khawatir penetapan upah minimum molor karena aturan belum dirilis hingga awal Desember.
Memasuki awal bulan Desember, pembahasan mengenai Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota untuk tahun 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat.
Isu ini tidak hanya menjadi perbincangan para pekerja dan serikat buruh, tetapi juga ditunggu oleh para pengusaha yang memerlukan kepastian untuk menyesuaikan rencana anggaran di tahun berikutnya.
Namun, hingga pekan pertama bulan Desember hampir berakhir, pemerintah pusat belum juga menerbitkan regulasi yang berisi formula resmi perhitungan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, salah satunya dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merasa penetapan bisa mundur dari jadwal ideal.
Kekhawatiran Pemerintah Daerah DIY
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ariyanto Wibowo, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu aturan resmi mengenai tata cara penghitungan upah minimum.
Ia menilai, jika regulasi baru diterbitkan terlalu mepet dengan pertengahan bulan Desember, maka proses perhitungan oleh dewan pengupahan tidak akan berjalan maksimal.
Menurutnya, tahap penghitungan membutuhkan waktu tertentu untuk dikaji secara menyeluruh. Dewan pengupahan provinsi biasanya memerlukan sedikitnya satu pekan untuk menyusun rekomendasi. Setelah itu, barulah dewan pengupahan kabupaten dan kota melakukan perhitungan lanjutan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Ariyanto menegaskan bahwa penetapan upah minimum tidak mungkin dipublikasikan pada bulan Januari, sebab upah minimum harus mulai diberlakukan sejak awal tahun. Dengan demikian, seluruh proses harus rampung pada bulan Desember agar perusahaan dapat menyesuaikan struktur dan skala upah secara tepat waktu.
Ia menambahkan bahwa penghitungan sebenarnya tidak memakan waktu panjang, namun proses mencapai kesepakatan antara unsur pekerja dan unsur pengusaha biasanya menjadi tahapan yang membutuhkan waktu lebih lama.
Regulasi UMP 2026 Telah Ditandatangani
Di tengah kebingungan pemerintah daerah dan dunia usaha, kabar terbaru datang dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa regulasi mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi 2026 telah selesai dibahas dan sudah ditandatangani. Pernyataan ini ia sampaikan pada Jumat, lima Desember dua ribu dua puluh lima, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Walaupun regulasi telah diparaf, Airlangga tidak memberikan informasi mengenai kapan peraturan tersebut akan diumumkan kepada publik. Sebelumnya, pemerintah sempat menargetkan bahwa pengumuman Upah Minimum Provinsi 2026 akan dilakukan sebelum tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima.
Hal ini membuat publik, terutama para pekerja dan pelaku industri, menunggu kepastian mengenai angka upah minimum yang akan berlaku pada tahun mendatang.
Mengapa Pengumuman Upah Minimum Perlu Tepat Waktu
Penetapan Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten atau Kota bukan sekadar penyesuaian angka upah tahunan. Proses ini melibatkan perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta formula baru yang digunakan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, keterlambatan pengumuman dapat berdampak pada penyesuaian anggaran perusahaan, penyusunan struktur upah baru, hingga kepastian yang dibutuhkan pekerja untuk mengatur perencanaan keuangan mereka memasuki tahun baru.
Perspektif Kementerian Ketenagakerjaan
Pernyataan dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang disampaikan pada akhir November dua ribu dua puluh lima menyebutkan bahwa batas waktu pengumuman Upah Minimum Provinsi dua ribu dua puluh enam diharapkan tetap dilakukan sebelum akhir Desember. Dengan demikian, aturan anyar ini dapat langsung diberlakukan pada bulan Januari dua ribu dua puluh enam.
Ia menjelaskan bahwa regulasi terkait perhitungan upah minimum tetap mengacu pada peraturan yang sudah ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor lima puluh satu Tahun dua ribu dua puluh tiga, yang merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya mengenai pengupahan.
Hal ini menegaskan bahwa penetapan upah minimum wajib tetap berada dalam kepastian waktu, sekalipun regulasi baru menunggu publikasi.
Penjelasan Mengenai Proses Penetapan UMP
Upah Minimum Provinsi adalah standar upah terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Penetapannya dilakukan oleh gubernur setiap tahun berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan dan formula resmi pemerintah pusat.
Setiap provinsi memiliki nilai upah minimum yang berbeda karena mempertimbangkan faktor ekonomi, kondisi pasar tenaga kerja, serta kebutuhan hidup layak di wilayah masing-masing. Itulah sebabnya proses perhitungan harus dilakukan secara cermat agar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, penetapan Upah Minimum Provinsi dua ribu dua puluh enam menjadi perhatian karena berbagai pihak masih menunggu kepastian angka resmi yang akan berlaku.
Prediksi Waktu Pengumuman UMP DIY 2026
Berdasarkan perkembangan informasi hingga awal bulan Desember, regulasi sudah ditandatangani namun belum diumumkan. Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan bahwa batas waktu pengumuman tidak boleh melewati akhir tahun.
Dengan demikian, pengumuman Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dua ribu dua puluh enam diperkirakan akan dirilis pada pekan-pekan terakhir bulan Desember dua ribu dua puluh lima.
Meski demikian, sampai saat ini belum ada informasi resmi mengenai berapa besaran kenaikan yang akan diberlakukan.
Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota dua ribu dua puluh enam masih berada dalam tahap menunggu pengumuman resmi, sekalipun regulasinya telah ditandatangani oleh pemerintah pusat.
Kekhawatiran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap potensi keterlambatan cukup beralasan mengingat proses penghitungan membutuhkan waktu dan koordinasi antar berbagai unsur.
Jika seluruh pernyataan kementerian dipegang sebagai acuan, publik dapat berharap bahwa pengumuman Upah Minimum Provinsi 2026 tetap akan dilakukan sebelum pergantian tahun. Kini, masyarakat hanya perlu menunggu keputusan akhir yang akan menentukan standar upah di tahun mendatang.
***
