Gunungkidul,(JB) – Proses pelantikan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Gunungkidul masih menunggu kepastian, terutama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang hingga kini belum menunjuk kadernya. Ketidakpastian ini berdampak pada pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD), yang masih tertunda.
Sekretaris DPRD Kabupaten Gunungkidul, Purwono Sulistyohadi menyampaikan bahwa, pembentukan alat kelengkapan (Alkap) dewan meliputi badan musyawarah, badan anggaran dan badan pembentukan peraturan daerah. DPRD sebagai penyelenggara negara fungsinya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Sehingga jika alkapnya belum maka ketugasan dewan sesuai pada fungsinya seperti legislasi, anggaran dan pengawasan,” terang Purwono saat dikonfirmasi pada, Rabu (30/9/2024).
Saat ini yang sudah mendapat rekomendasi dari DPP diantaranya, wakil I Wulan Tustiana dari Partai NasDem, wakil II Suwignyo dari PKB dan wakil III Heri Nugroho dari Partai Golkar. Sementara praktis hanya tinggal menunggu Ketua dari PDI Perjuangan.
Setelah semua rekomendasi terkumpul, maka akan diparipurnakan setelah itu akan diusulkan ke Gubernur untuk kemudian diangkat sumpah janjinya oleh Pengadilan Negeri.
Ketua sementara DPRD Kabupaten Gunungkidul, Agus Kriswantoro mengatakan, sampai saat ini pembentukan alkap memang masih belum dilakukan. Sebab sampai saat ini partainya PDI Perjuangan belum menerima surat keputusan (SK) untuk pimpinan definitif. Kata Agus, rekomendasi dari DPP diperkirakan akan turun dalam minggu-minggu ini.
“SK rekom dari DPP belum turun mas. Mungkin dalam minggu-minggu ini,” ungkap Agus saat dikonfirmasi pada, Senin (30/9/2024).
Sementara untuk susunan fraksi, Agus menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2024-2029 diisi oleh tujuh fraksi yang merupakan representasi delapan partai yang memiliki kursi. Adapun 7 fraksi diantaranya PDI Perjuangan, NasDem, PKB, Golkar, Gerindra, PAN dan PKS. Sementara Demokrat yang memiliki 2 kursi tergabung dalam fraksi NasDem. (Hr)
