Dewan terpilih DPRD Gunungkidul dari fraksi PDIP, Lasarus Arintoko mengungkapkan kendala Mbah Sarno dalam mendapatkan status veteran yang harusnya disandang.
“Saya sebagai orang yang mewakili beliau sedari awal, mau bagaimanapun ini adalah konstituen kita. Waktu itu dengan Pak Sukiran dan Pak Suryo hanya punya sebuah keinginan, beliau ini sebagai pejuang veteran supaya bisa mendapat hak-haknya,” ungkap Arintoko saat mengunjungi kediaman Mbah Sarno di Padukuhan Susukan 2, Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Gunungkidul pada, (8/8/2024).
Jauh sebelum itu, dia menuturkan bahwa sudah berkoordinasi dengan Kantor Administrasi Veteran (Kamnivet) maupun Dandim Kodim 0730/Gunungkidul. Hanya saja, status veteran tidak serta merta begitu saja disandang Mbah Sarno. Dalam hal, ini Kamnivet juga terbentur administrasi.
Kata dia, terdapat aturan baru yang diterapkan Kamnivet yang mana si calon penerima harus memiliki surat penugasan dan surat penarikan saat tugas. Hal itu yang membuat status veteran yang harusnya disandang Mbah Sarno tertunda hingga sekarang.
“Kalau ditanya surat tugas, mungkin sudah tidak ada di beliau tapi kan beliau punya piagam dan semacamnya,” katanya.
Dengan viralnya berita soal Mbah Sarno, ia beranggapan dapat merevisi aturan-aturan yang mengikat soal hal itu, sehingga para legiun veteran ini bisa mendapat hak-haknya. Karena menurutnya, yang bernasib seperti Mbah Sarno ini mungkin banyak.
“Saya berterimakasih dengan pihak Kamnivet dan Kodim telah bekerjasama sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat. Keluhan atau permasalahan ini menjadi satu perhatian bagi pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia juga tidak ingin yang dialami Mbah Sarno saat ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ia hanya memperjuangkan Mbah Sarno ini bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya seperti tunjangan pensiun.
“Kalau ada perhatian dari pihak lain ya terimakasih, tapi semoga tidak menjadi sebuah respon yang reaktif,”
